Sidoarjo (ANTARA) -

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus melakukan evaluasi pelaksanaan 17 program prioritas yang berkaitan dengan program ekonomi kreatif salah satunya program "Kartu Usaha Perempuan Mandiri" (Kurma).

Program berbasis usaha kelompok yang di dalamnya dikelola minimal lima orang dan maksimal 10 orang itu menjadi program strategis bupati dalam meningkatkan ekonomi kreatif di sektor perempuan.

"Total penerima program 'Kurma' tahun ini sebanyak 1.891 kelompok. Bantuan modal yang diterima setiap kelompok nilainya variatif mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta," ujarnya di Sidoarjo, Selasa.
 

Ia meminta keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan pengawasan di lapangan seperti Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo serta penguatan pengawasan internal dari inspektorat.
 

"Saya minta pendampingan usaha bagi penerima program Kurma dilakukan maksimal, selain itu pengawasan juga diperkuat agar dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan peraturan," ujar Gus Muhdlor, sapaan akrabnya.
 

Ia mewanti-wanti kepada jajarannya, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait hingga kecamatan agar mencegah terjadinya pungutan liar ataupun memotong bantuan yang diterima penerima program "Kurma".

Terlebih, kata dia, memberikan janji kepada masyarakat dengan meminta imbalan agar diloloskan sebagai penerima.

Ia juga minta kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai siapa saja yang mengaku bisa meloloskan agar memperoleh bantuan.
 

"Program ini tujuannya untuk mensejahterakan perempuan, oleh sebab itu harus dikawal. Untuk meminimalisasi penyimpangan, kami libatkan penegak hukum. Proses mendapatkan bantuan juga melalui seleksi. OPD terkait dan kecamatan harus memastikan di lapangan tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.
 

Sementara itu, Plt. Asisten 2 Pemkab Sidoarjo Budi Basuki berkomitmen terus memantau pelaksanaan program tersebut.

Ia mengatakan, pemantauan yang dilakukan melibatkan penegak hukum karena program prioritas "Kurma" yang baru saja diluncurkan Bupati Sidoarjo berjalan sesuai harapan masyarakat.
 

"Ini kami pantau terus, jangan sampai ada penyimpangan dalam penyaluran program Kurma ini, kalau ada maka tidak segan-segan akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum," katanya.

Sumber Berita