Focus Group Discussion Terkait Dana Bergulir di Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo – Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Dana Bergulir (Dagulir) di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis 21 November 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat dinas tersebut dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

FGD ini dipimpin langsung oleh perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo serta Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Turut hadir perwakilan dari beberapa dinas yang menangani program Dana Bergulir di Sidoarjo, menjadikan forum ini lebih komprehensif dalam membahas solusi atas kendala yang selama ini terjadi.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyampaikan bahwa tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Dana Bergulir. “Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan koperasi. Namun, kami menyadari masih ada tantangan, baik dalam hal pengelolaan maupun distribusinya. Melalui FGD ini, kami berharap dapat merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan program ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mendukung keberlanjutan program Dana Bergulir. “Dana Bergulir ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan koordinasi yang solid, tujuan tersebut sulit tercapai,” tegasnya.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan peserta membahas berbagai isu mulai dari pendanaan, mekanisme pencairan, hingga pengawasan penggunaan dana. Beberapa rekomendasi awal yang diusulkan meliputi perbaikan sistem pendataan penerima manfaat, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan implementasi program Dana Bergulir di Kabupaten Sidoarjo, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Rekomendasi dari hasil FGD ini akan dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.